Gue Mahasiswa, tapi Menolak "121"

1/12/2017 08:55:00 AM Sael 4 Comments



Ketika mendengar 121 ini, gue benar-benar terpancing menulis yang cukup keras, sebagai gejolak gue yang juga mahasiswa. Okelah, tuntutan konyol yang kurang dikaji mendalam tapi sudah rilis duluan ke masyarakat luas memang ada aja. Yang membuat gue emosi adalah ada yang ingin minta diadakan sidang istimewa yang ujungnya menjatuhkan Pakde. Grrrr. Artikel ini akan mengulas kenapa gue dan teman-teman nggak ikut-ikutan yang beginian.

Oh iya, tadi pagi gue juga dapat pernyataan dari BEM UI yang bisa diklik di sini pendek.ga/BEMSEUI_Kenaikan . Kalau yang singkatnya sih pernyataan kita nggak mau ikutan sebagai BEM, tetapi sebagai penghargaan akan kebebasan berpendapat, yang mau ikut dari UI silakan, asal jangan bawa-bawa nama BEM, cukup personal saja. Kajian di atas juga menekankan, kesalahan kebijakan Pakde adalah masalah timing, kurangnya sosialisasi. Ini masalah sekali di negeri kita.
Btw maaf, data tulisan gue ternyata gak kesimpan, entah kenapa...

Banyak sekali alasan yang bisa dilontarkan untuk kita tidak usah ikut-ikutan yang begini. Bahkan sepupu gue di ITB mengaku bodo amat dengan politik. Salah satunya adalah persepsi kita sendiri tentang keberadaan organisasi kampus. Untuk apa organisasi itu ada. Selain itu, ada urgensi lain yang perlu kita pentingkan ketimbang hal seperti ini. 

Secara kasar dan dari tanya sana-sini, gue membagi organisasi kampus menjadi dua kepentingan besar, yaitu pelayanan dan politik. Penentuan urgensi kepentingan program kerja juga ditentukan dari dua hal ini. Persis negara kita, kita bisa lihat kan mana calon yang mau politik doang atau pelayanan doang. Hasilnya beda ke kita-kita sudah jelas.

Ini sejumlah alasan kenapa kemarin 12/1 kita tidak mau ikut-ikutan. Kalau mau ikutan ya nanti dulu, ini belum saatnya demo masak.

Startup, Urgensi yang Lebih Penting


Saat beberapa kampus dan BEM SI mulai menggerakkan reformasi dua lah, cabe-cabean lah, kampus gue malah sibuk mencari generasi penerus. Soalnya kita sadar penuh semua harus terencana, terstruktur, dan masif. Tidak boleh gerakan kepanasan seperti sumbu pendek. Kita sudah punya alur berpikir segala, peraturan yang wajib dipatuhi semua orang, dan yang paling penting adalah rasa kepemilikan, bahwa organisasi kampus bukan milik kalian doang.

Kembali lagi dengan fase startup yang lagi dilakukan anak-anak BEM sini sehingga UI dan UGM menyatakan nggak ikut-ikutan 121, ya alasan kami tidak ikut begituan karena masih terlalu banyak yang diurus di internal. Ketua baru kepilih kok udah nekat demo, sementara lahan untuk menyampaikan aspirasi tentunya sudah dirancang dengan baik di setiap organisasi di kampus gue. Caranya yang mahasiswa banget, udah nggak keringetan di jalan lagi, NGAPAIN? Profesional.

Saking profesionalnya, gue yang cukup dekat dengan beberapa teman yang sudah kerja merasa kultur berorganisasi di kampus gue kok kayak dunia kerja aja. Ya, meski perlu diakui masih banyak kurang sana-sini dan main-main. Pantesan banyak yang studi banding, sementara gue sendiri masih merasa banyak kurang sana-sini.

Profesionalitas yang kita lakukan dengan fokus pada fase startup dan mematuhi timeline adalah bentuk kita sudah dewasa. Sudah tahu urgensi. Kita bisa mengkritik pemerintah, tetapi ada waktunya. ADA WAKTUNYA! Ya, seperti proker BEM se-UI pada 28 Oktober, mengevaluasi pemerintah Jokowi-JK dengan kajian yang memang sudah disiapkan dari awal kepengurusan. Sudah begitu, kita juga lebih prefer untuk melakukan diskusi ketimbang turun ke jalan di saat yang memang kebetulan kurang tepat. Lah, itu gerakan BEM SI juga rasanya terlalu buru-buru buat gue.

Kurang Kajian

Masalah lain, ini demo kurang kajian sehingga terkesan hoax-based. Mungkin banyak juga yang benar, tetapi rasanya kajian yang dilakukan tidak serius. Mengapa ada hal yang kontradiktif seperti menaikkan biaya SIM. Ada alumni ITB yang merespon ini dengan baik dan kajian yang mantap di sini. http://pappub.id/article/post/membedah-surat-terbuka-km-itb

Kalau sebuah kampus melakukan kajian, biasanya sih dilakukan dengan jangka waktu yang dapat gue katakan jangka panjang, lama, dan dipikirkan matang. Bisa satu kepengurusan mengurusi satu isu yang cukup rumit semacam migas dan isu rokok. Ini isu perasaan gue baru santer dengarnya hari Selasa atau Rabu kemarin, mahasiswa juga memberitahukan ke publik lumayan mendadak lah. Makanya, dari pihak BEM UI dan orang-orang dalam kampus memperbolehkan mengkritik atau mengevaluasi pemerintah, tetapi tentunya jangan bawa BEM, karena sikap BEM se-UI yang tidak sejalan dengan pencetus aksi.

Untuk mengetahui lebih lanjut soal isu yang dihembuskan entah dari mana ini, bisa dilihat 3 gambar yang bisa lumayan mengklarifikasi. Ternyata, ini demo berdasarkan hoax. Yang bikin emosi, wah, minta pakde turun, tetapi jelas tidak dibahas di infografis ini. Eh, cabe-cabean juga gak dibahas sih.




Lihat? Banyak sekali hal yang kalau kita lihat kurang dikaji dengan baik. Kalau belum matang tapi langsung disodorkan yang ada ditertawakan. Kemungkinan besar ini demo titipan, pokoknya asal bikin demo, turbulensi, lalu udah deh, tujuannya tercapai dan Pakde dianggap tidak bisa menangani ribut (play victim). Perihal konten demo dan kajian kilatnya, kayaknya udah banyak yang bahas deh.

Kebijakan Pakde soal cabe-cabean, BBM, TDL, STNK itu entah dihembuskan siapa, eh tanggal 10 atau 11 ya tiba-tiba udah ada aja yang mau demo. Beberapa kebijakan udah dihembuskan dari lama, tapi ada juga yang mendadak seperti STNK. Ya, setidaknya nota kesepahaman dengan pemerintah sekarang bisa membantu melihat respon pemerintah seperti apa, dan mahasiswa bertugas mengawal secara independen, bukan karena tendensi politik atau melawan tanpa dasar.

Terima kasih Pak Teten Masduki yang sangat responsif terhadap yang gini-gini. Nanti saya buatkan artikel di Seword.



Diplomatif
Kita ini cenderung untuk melakukan diplomasi, bertemu langsung untuk menyampaikan isu ketimbang harus turun ke jalan. Turun ke jalan seperti yang dilakukan tanggal 28 Oktober kurang lebih kalau gue lihat hanya untuk atensi massa bahwa demo turun-turun begini karena keresahan masih ada, dan pasti ada kesalahan dan evaluasi dari demo tersebut. Juga bukti bahwa gak semua demo titipan, demo itu penuh panasbung, tapi emang ada yang lahir dari hati semacam demo rusuh. Ujungnya sih ketemu staff kepresidenan dan akhirnya diam juga karena bisa bertemu dengan orang yang dekat dengan Pak Presiden.

Sebenarnya, kalau kita lihat alasan demo 1998 dilakukan ya jelas karena pemerintah tidak responsif. Khawatirnya kalau pemerintahan pakde tidak responsif, ada yang bilang akan mengerahkan massa. Nah, di sini tugas Pakde untuk mengevaluasi, apalagi katanya ini pemerintah yang bekerja berdasarkan kritik dan saran dari masyarakat, apalagi yang pedas-pedas....

Lagi-lagi di sini Pak Teten bermain apik dan cantik merespon mahasiswa yang dia tahu pasti berisik kalau gak ditanggapin.

Netralitas

Banyak selentingan yang mengatakan BEM SI itu sudah tidak netral bro. BEM yang menggerakkan pergerakan ini adalah ala-ala, dan kalau di sini sudah digunjing-gunjingkan dan bubar lembaganya kalau diurus dengan cara ala-ala. Sudah nggak netral. Padahal, netralitas adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bermahasiswa dan berorganisasi.

Tujuan utama netral jelas karena mahasiswa ingin tampil beda sebagai fase pertengahan dari kehidupan. Mahasiswa itu dewasa yang dipaksakan dewasa, bisa juga dewasa yang belajar dewasa. Secara kewarganegaraan, mahasiswa S1 kebanyakan sudah punya KTP, tapi sejak negara akselerasi menyerang banyak yang kuliah belum punya KTP. Akan tetapi, kelakuannya banyak yang masih belum dewasa. Secara umur, kita juga udah bisa menilai isu terkini dan menanggapinya, meski pasti banyak salah-salah dong. Berarti kita orang pinter juga ada tanggung jawab untuk mengkritisi negara ini, apalagi yang PTN kuliah pake duit rakyat, harus balik ke rakyat dengan tidak sia-sia dong, nggak boleh juga jualan nama rakyat.

Mahasiswa juga cerdik cendekiawan, atas nama alasan historis juga mahasiswa berkewajiban membela kepentingan rakyat jelata dan melawan penguasa. Nah di sini salah kaprahnya, karena kelamaan ada di rezim yang memang buruk, jadinya mahasiswa menganggap sudah cool kalau bisa mengejek atau mengkritisi pemerintah. Padahal nggak selalu gitu masbro. Mahasiswa bukan tukang nyinyir, tetapi menurut gue udah harus jadi teman pemerintah! Nah, ini gue bahas di artikel berikutnya.

Cari Panggung

Gue kesel juga ada mahasiswa yang sengaja memanfaatkan posisi jabatan di BEM atau di organisasi kemahasiswaan untuk cari panggung yang salah. Cari panggung ya silakan, karena organisasi kemahasiswaan memang bertujuan untuk membuat setiap orang punya panggung berdasarkan minat dan bakat, yang nantinya kontribusi si mahasiswa ini bisa berguna di masyarakat. Organisasi itu rumah ide, wadah untuk menampung aspirasi, memang wadah cari panggung. Lantas, apa yang salah dengan cari panggung?

Cari panggung yang salah berkaitan dengan ketulusan hati. Ada selentingan bahwa beberapa calon sesepuh di BEM kampus nganu sudah ditunjuk dan didekati jadi caleg 2019. Ada yang melakukan demo ala-ala cuma buat caper. Yang paling parah sih ada yang ingin menyebar ideologi anu-anu yang lagi gencar dibasmi di sini. Masalahnya, yang demo-demo gitu bawa-bawa nama rakyat kecil, lalu jadi kacang lupa sama kulitnya. Emangnya rakyat kecil apaan jadi tempat dompleng nama?

Buat yang dukung-dukung Jokowi Ahok juga sih, semoga dugaan gue salah. Gue sempat menuding beberapa yang dukung Jokowi Ahok cuma buat cari aman dan cari panggung. Kadang juga cari jabatan. Nah, nanti setelah musim pilkada, lupa lagi dengan esensi dia dukung Jokohok apa. Disuruh melakukan program yang disuruh Jokohok gak mau. Lu dukung apa carmuk?

Konsekuensi Lanjutannya Ngeri

Pernyataan BEM UI di Official Line mereka menanggapi isu demo-demoan itu dengan mempertimbangkan dampak politik ekonomi, jadi nggak ikut. Iya sih. Pikirkan konsekuensinya kalau demo seperti itu, apalagi ngajak makar. Kurang ajar dan tak tahu diuntung kalau hanya gara-gara hal begitu presiden harus turun. Bedakan dengan 1998-1965, di mana memang sistemnya presiden bisa seumur hidup dan tidak dipilih langsung. Sabar sedikit kenapa sih? Beberapa orang yang gak suka Pepo juga sabar menunggu sampai Pilpres, karena tahu makar itu dampaknya gak main-main, even when the president really made fault.

Pesan dari gue satu, status quo (ketidakjelasan siapa yang memimpin) dalam pemerintahan jauh lebih berbahaya daripada pemerintahan yang autopilot sekalipun. Karena lo gak bisa tahu masa depan akan seperti apa, kemungkinan pemimpin penerus setelah lengser juga tidak ada yang tahu. Lihat Ahok-Djarot saat ini di DKI, meski hanya cuti, tapi kita tidak pernah tahu Plt yang sekarang benar-benar zonk dan keterlaluan. Padahal gue mengharap ada Plt yang bagus dan memang kerjanya macam Ahok, bukan bagi-bagi duit dan plesiran naik kawis demi lihat orang miskin (di Manggarai setau gue gak miskin amat tuh penduduk bantaran rel) doang kerjanya. Apalagi benar-benar kosong tidak ada yang memimpin.

Sesuai UUD 1945, kalau diturunkan dua-duanya, Mendagri-Menhan-Menlu akan memimpin negeri ini. Nah, belajar dari Bapak Habibie yang pernah jadi Presiden sekian bulan sahaja, ngeri banget situasi negara waktu itu, efek 1998 masih berlangsung dan panasnya lebih dari sekarang menurut beberapa sumber terpercaya. Dampak gonjang-ganjing 1999 bahkan sama ngerinya dengan 1998, salah satunya Tragedi Semanggi II. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi

1999 sendiri menjadi tahun yang panas juga.. https://id.wikipedia.org/wiki/1999 Guru sejarah gue juga pernah bilang, akibat tidak ada pemerintah yang berdaulat, maksudnya beneran bertaring untuk mempertahankan negara, Timtim lepas, konflik semacam Ambon dan Poso mulai panas dan pecah. NKRI gonjang-ganjing beneran.

Kalau sudah damai, ya damai aja sih. Gue gak mau kejadian yang begitu terulang lagi. Ini situasi politik lagi panas, kok malah dilakukan hal yang bisa bikin tambah panas dan negara bubar, semua proyek baik yang dikerjakan negara buat rakyat bubar? Apalagi sistem kita yang bisa milih langsung - gue akui ini gak sempurna karena negara kita nggak kayak Mamarika yang udah berapa puluh kali sementara kita baru 3 kali Pilpres langsung. Bahkan ini evaluasi keras soal debat capres 2004. http://news.liputan6.com/read/81398/berbagai-pendapat-mengenai-debat-capres-2004. Sistem begini sangat menguntungkan kita di mana kalau tidak suka ya gampang, buktikan via pemilu. Pengadilan jalanan untuk presiden mending jangan, JANGAN, kalau kondisi nggak genting.

Liburan

Hmm, ini alasan utama seharusnya. BEM Se-UI lupa atau bagaimana, entahlah. Mahasiswa kalau musim libur gini kebagi dua, ada yang ke fase startup organisasi, ada yang sedang berkegiatan lain seperti magang, ada juga yang masih sibuk di rumah gabutan. Hmmm, liburan membuat orientasi mahasiswa jadi beda-beda, sehingga sulit mengumpulkan orang, terlebih ada yang pulang kampung. Ya, liburan gini memang saat susah untuk mengumpulkan massa.

Oke, sekian tulisan gue, kalau ada kurang gue edit nanti! Terima kasih dan salam SC, eh salamat malam!

Ketika mendengar 121 ini, gue benar-benar terpancing menulis yang cukup keras, sebagai gejolak gue yang juga mahasiswa. Okelah, tuntut...

4 comments:

  1. Alhamdulillaaah... seneng baca tulisan anda, ternyata, dan saya juga percaya, kalo banyak mahasiswa seperti anda, sebagai emak2 saya bangga, salut dan berharap kiprah anda dan anak2 mahasiswa lain bisa terus cerdas supaya bisa membangun, menyejahterakan dan memakmurkan NKRI...

    ReplyDelete
  2. Sipp bro. Lengkap dan akurat berdasar bukti di lapangan. Tidak asal maju perang tapi cuma bawa ketapel. Lanjutkan ! MD

    ReplyDelete
  3. http://fiksiana.kompasiana.com/syantriealiefya/mahasiswa-jalanan_5876f2ab8023bdfd05403899

    ReplyDelete
  4. Mantap Sael. Semoga bisa menginspirasi temen2 mahasiswa yang lain buat ikut aksi dengan cara yang kayak gini. Semangat bikin tulisannya, terus pertahankan tulisan yang kritis dan berdasarkan data.

    ReplyDelete